METRO – Mencuatnya polemik tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Ahmad Yani Kota Metro sebagaimana disorot dalam pemberitaan “Gagal Kelola atau Ada yang Bermain?”, memicu reaksi keras dari kalangan aktivis dan pengamat kebijakan publik.
Pemerhati Kebijakan Publik, Hendra Apriyanes, menegaskan bahwa kisruh tersebut bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan indikasi kuat adanya “lumpuhnya” sistem akibat konspirasi oknum oportunis yang mencoba membangun kekuatan eksklusif di dalam birokrasi.
Pola “Kerajaan Kecil” dan Perisai Jabatan
Anes mengungkapkan adanya gejala berbahaya berupa munculnya “kerajaan kecil” yang menggunakan instrumen negara sebagai alat proteksi kepentingan kelompok.
“ Jangan pernah merasa aman membangun kerajaan kecil di Kota Metro dengan menggunakan perisai hukum dan jabatan birokrasi. Sejarah membuktikan, kekuasaan yang dibangun di atas manipulasi dan ketertutupan pasti runtuh. Jangankan sekadar kelompok kecil, Kerajaan Firaun pun roboh ketika menentang kebenaran,” tegas Anes dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/5/2026).
Teori Kuasa Uang dan Objek “Pengembalian Modal”
Secara tajam, Anes membedah polemik ini melalui teori kuasa uang, khususnya dalam siklus politik pasca-Pilkada. Ia mendeteksi adanya pola kerja yang mengarah pada pemanfaatan sektor strategis dengan fleksibilitas anggaran tinggi, seperti BLUD, sebagai objek kepentingan ekonomi-politik tertentu.
“ Aroma konspirasi ini sudah terlalu menyengat untuk dianggap kebetulan. Ada yang bermain di wilayah administrasi untuk membangun legitimasi formal, dan ada yang bertugas mengondisikan situasi agar pengawasan publik dilemahkan. Kita harus berani bertanya: ini benar-benar gagal kelola atau memang ada pihak yang sedang ‘bermain’ untuk pengembalian modal politik? ” cetusnya.
Peringatan Delik Hukum dan Penyalahgunaan Wewenang
Anes juga memberikan catatan serius terhadap setiap upaya birokrasi yang mencoba mengaburkan substansi persoalan atau mengalihkan isu. Menurutnya, tindakan menggunakan instrumen negara untuk melindungi kepentingan kelompok merupakan pelanggaran serius.
“ Setiap langkah yang mencoba menutupi kebenaran dengan berlindung di balik jabatan pemerintah adalah catatan merah bagi saya. Hal itu merupakan delik hukum tersendiri yang tidak akan kami biarkan. Jabatan publik adalah amanah untuk pelayanan, bukan tameng untuk memproteksi konspirasi,” imbuhnya.
Sebagai tindak lanjut nyata, Anes memastikan bahwa dirinya tengah mematangkan langkah hukum diantaranya melalui sengketa keterbukaan informasi di Komisi Informasi (KI). Langkah ini diambil setelah permohonan informasi resmi melalui jalur undang-undang diabaikan oleh pihak-pihak terkait.
“ Saya jauh lebih percaya kepada institusi hukum negara—Komisi Informasi, Ombudsman RI, dan Aparat Penegak Hukum seperti Polri, Kejaksaan, KPK dan lainnya—daripada kekuatan oknum yang merasa kebal karena jabatan. Sengketa di KI akan menjadi pintu masuk penting untuk membedah siapa yang selama ini bermain di balik layar birokrasi Metro,” tegas Anes.
Seruan Pengawasan Publik
Menutup pernyataannya, Anes menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat sipil, aktivis, dan akademisi untuk bertindak maksimal dalam mengawal tata kelola BLUD. Ia menekankan bahwa perjuangan ini adalah upaya menyelamatkan institusi negara dari pembajakan oleh oknum oportunis.
“ Kita tidak sedang melawan negara, kita justru sedang menjaga negara agar hukum tidak dijadikan alat proteksi kekuasaan. Jika informasi ditutup dan kritik dibungkam, maka alarm bahaya demokrasi lokal sedang berbunyi di Kota Metro,” pungkasnya.
Masih banyak kaum munafik yang berkuasa ingin jadikan JABATAN sebagai kekuatan meraih ambisi pribadi. Mereka adalah orang orang yang pura pura suci ingin dilihat msyarakat orang sempurna tanpa cela dan sering mengatasnamakan Tuhan. Merintih kalau ditekan, Tetapi menindas jikalau menjalankan Kekuasaan.” Menutup pembicaraan.(Red)
